Anggota Komisi I DPR Mayjen (Purn) TNI TB Hasanuddin. Foto: Runi/nr

Anggota Komisi I DPR Mayjen (Purn) TNI TB Hasanuddin meminta Tentara Nasional Indonesia (TNI) tak bertindak gegabah dalam upaya penyelamatan Pilot Susi Air, Philips Mark Marthens, yang hingga kini keberadaannya belum diketahui. Pasalnya, saat ini yang sepenuhnya berwenang untuk mencari pilot tersebut adalah kepolisian. Sehingga, menurutnya, TNI hanya bisa menunggu perintah dari Polri jika dibutuhkan untuk membantu mereka.

"Sekarang kalau soal ini, ya tanyakan ke Kapolri lah itu gimana itu pilot itu. Kan tanggung jawabnya dia," kata Hasanuddin dalam rilis yang diterima tim Parlementaria, Senin (13/2/2023). Diberitakan sebelumnya bahwa Philips, pilot pesawat Susi Air yang dibakar setibanya di Bandara Paro, Nduga, Papua, Selasa (7/2/2023) hingga saat ini belum ditemukan.

TB Hasanuddin menjelaskan, aturan menjamin keamanan di Papua berada di tangan Kepolisian. Meski begitu, ia menilai bahwa Kepolisian masih butuh penguatan dari personel TNI. Ia mewanti-wanti agar TNI tidak sembarangan melakukan operasi selama belum ada Perpres. Sebab, hingga kini tidak ada peraturan yang menjadi payung hukum TNI untuk bisa melakukan operasi di Papua. Lantas, dirinya mengusulkan agar dibuatkan Peraturan Presiden (perpres) agar TNI bisa segera bertindak di Papua.

"Dengan Perpresnya begini, nanti bisa dilihat, oh ya kita operasi teritorial. Dengan Perpres begini, oke kita hanya operasi intelijen, atau dengan Perpresnya seperti apa di dalamnya kita nanti akan melakukan operasi tempur misalnya," jelas Politisi Fraksi PDIP ini.

Ia pun menilai bahwa keterlibatan TNI tanpa adanya payung hukum berupa Perpres malah memicu masalah baru. "Begitu. Nanti lagi-lagi dikejar soal HAM, Hak Asasi Manusia," tutupnya. (hal/rdn)